Periode Sejarah
Pakis Trowulan Heritage
Prasejarah
Perkiraan rentang waktu: Sebelum munculnya sumber tertulis hingga berkembangnya tradisi tulisan di berbagai wilayah Nusantara
Masa prasejarah, yang juga disebut masa praaksara, adalah masa ketika masyarakat belum meninggalkan catatan tertulis yang dapat digunakan untuk merekonstruksi kehidupannya. Istilah “prasejarah” tidak berarti manusia pada masa itu tidak memiliki sejarah. Mereka memiliki cara hidup, pengetahuan, hubungan sosial, kepercayaan, dan teknologi, tetapi kehidupan mereka diketahui terutama melalui bukti arkeologis seperti fosil, alat batu, tulang, sisa makanan, lukisan gua, serta bangunan megalitik. Awal dan akhir masa praaksara tidak sama di setiap wilayah karena kemampuan mengenal tulisan berkembang pada waktu yang berbeda.
Kepulauan Indonesia telah menjadi bagian penting dari sejarah manusia purba. Berbagai temuan fosil di Jawa, antara lain di Trinil, Sangiran, dan Mojokerto, memberikan bukti tentang keberadaan manusia purba dan perubahan lingkungan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Eugène Dubois meneliti fosil di Trinil pada akhir abad ke-19 dan mengidentifikasi temuan yang kemudian dikenal sebagai Homo erectus. Situs Sangiran menyimpan banyak fosil dan artefak yang membantu peneliti mempelajari evolusi manusia serta lingkungan masa lampau. Temuan seperti ini perlu dipahami berdasarkan penelitian ilmiah, bukan sebagai bukti bahwa seluruh manusia modern berasal dari satu situs tertentu.
Pada masa berburu dan meramu, manusia memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Mereka berburu hewan, menangkap ikan, mengumpulkan buah, umbi, kerang, dan tumbuhan yang dapat dimakan. Kelompok manusia sering berpindah mengikuti ketersediaan makanan, air, dan kondisi lingkungan. Mereka menggunakan alat dari batu, tulang, dan kayu. Pengetahuan tentang bahan alam, tempat berlindung, musim, serta cara bekerja sama menjadi bekal penting untuk bertahan hidup. Pola hidup berpindah-pindah tidak selalu berarti manusia tidak memiliki hubungan dengan suatu tempat; mereka dapat kembali ke wilayah tertentu ketika sumber daya tersedia.
Seiring waktu, sebagian masyarakat mulai mengembangkan pola hidup yang lebih menetap. Pada masa bercocok tanam, manusia menanam tanaman pangan dan memelihara hewan, sehingga kebutuhan hidup tidak hanya bergantung pada hasil berburu dan mengumpulkan makanan. Perubahan ini mendorong pertumbuhan permukiman, pembagian kerja, pertukaran barang, dan pengelolaan sumber daya. Peralatan batu diasah menjadi lebih halus dan sesuai untuk kegiatan tertentu. Namun, peralihan menuju pertanian tidak terjadi sekaligus di semua tempat. Berburu, meramu, menangkap ikan, dan bercocok tanam dapat berlangsung berdampingan sesuai keadaan lingkungan.
Pada masa berikutnya, masyarakat di beberapa wilayah mengembangkan teknologi pengolahan logam, termasuk perunggu dan besi. Peralatan logam dapat digunakan untuk menunjang pertanian, pertukangan, dan kegiatan ritual. Tradisi megalitik juga berkembang dalam bentuk bangunan atau benda batu besar, seperti menhir, dolmen, punden berundak, dan sarkofagus di sejumlah daerah. Benda-benda tersebut sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan praktik kepercayaan. Keberadaan peninggalan megalitik di beberapa daerah menunjukkan bahwa tradisi lama tidak selalu hilang ketika teknologi baru muncul.
Kehidupan prasejarah juga ditandai oleh perkembangan bahasa, pengetahuan lingkungan, seni, dan kepercayaan. Lukisan gua di kawasan tertentu di Indonesia menunjukkan bahwa manusia masa lampau memiliki kemampuan simbolik dan ekspresi visual. Hubungan antarkelompok membantu penyebaran pengetahuan, bahan baku, dan teknologi. Perdagangan awal tidak selalu berbentuk pasar seperti sekarang, melainkan dapat berupa pertukaran barang dan hubungan sosial antarkomunitas. Menjelang berkembangnya sumber tertulis, masyarakat Nusantara semakin terhubung dengan jaringan pelayaran dan perdagangan Asia yang kemudian turut memengaruhi munculnya kerajaan-kerajaan awal.
Poin penting
- Masa praaksara dipelajari melalui fosil, artefak, situs hunian, lukisan gua, dan peninggalan megalitik karena sumber tertulis belum tersedia.
- Trinil, Sangiran, dan Mojokerto merupakan lokasi penting dalam penelitian manusia purba di Indonesia.
- Pola hidup berkembang dari berburu dan meramu menuju bercocok tanam serta permukiman yang lebih menetap, tetapi prosesnya berbeda di setiap daerah.
- Perkembangan alat batu, logam, pertanian, seni, dan kepercayaan menunjukkan kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan.
- Tradisi praaksara tidak langsung hilang ketika masyarakat mulai mengenal tulisan; sebagian praktik budaya tetap bertahan.
Hindu-Buddha
Perkiraan rentang waktu: Kurang lebih sejak abad ke-4/5 M hingga abad-abad akhir milenium kedua, dengan perkembangan berbeda di tiap wilayah
Hubungan Nusantara dengan India dan wilayah Asia lainnya tumbuh melalui perdagangan, pelayaran, pertukaran gagasan, serta hubungan antarpenguasa. Pengaruh Hindu dan Buddha tidak sebaiknya dipahami sebagai perubahan yang terjadi karena satu penaklukan besar dari India. Para penguasa, pemuka agama, pedagang, dan masyarakat lokal berperan dalam menerima serta menyesuaikan gagasan yang datang dari luar. Hasilnya adalah bentuk kebudayaan yang khas Nusantara, bukan salinan persis kebudayaan India.
Salah satu bukti awal berkembangnya kerajaan bercorak Hindu ditemukan melalui prasasti Yupa dari Kutai di Kalimantan Timur, yang umumnya dikaitkan dengan sekitar abad ke-4 atau ke-5 M. Prasasti tersebut menyebut nama Raja Mulawarman dan memberikan gambaran mengenai kekuasaan, upacara keagamaan, serta pemberian hadiah. Di Jawa Barat, prasasti-prasasti Tarumanegara menghubungkan kerajaan dengan Raja Purnawarman. Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa tulisan, bahasa Sanskerta, aksara Pallawa, dan konsep kekuasaan kerajaan telah digunakan oleh sebagian elite pada masa itu.
Perkembangan kerajaan Hindu-Buddha kemudian terlihat dalam kerajaan besar dengan jaringan politik dan perdagangan luas. Sriwijaya, yang berkembang terutama sejak sekitar abad ke-7, dikenal sebagai kekuatan maritim yang berpengaruh di Sumatra dan jalur perdagangan Selat Malaka. Letak geografisnya membantu kerajaan menghubungkan pelayaran antara India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran Buddha. Pengaruhnya tidak semata-mata berasal dari wilayah daratan, tetapi sangat terkait dengan kemampuan mengelola jaringan pelayaran, pelabuhan, hubungan diplomatik, dan arus barang.
Di Jawa, Mataram Kuno berkembang dengan peninggalan prasasti serta kompleks candi yang menunjukkan kemajuan dalam bidang keagamaan, arsitektur, seni, dan organisasi tenaga kerja. Candi Borobudur, yang berkaitan dengan tradisi Buddha, dan kompleks Prambanan yang bercorak Hindu menjadi contoh penting perkembangan seni bangunan. Candi bukan hanya tempat ibadah.
Pembangunannya memerlukan pengetahuan teknik, pengaturan sumber daya, keterampilan pemahat, serta dukungan penguasa dan masyarakat. Prasasti dan relief juga membantu peneliti memahami kehidupan sosial, kepercayaan, dan gambaran dunia masyarakat masa itu.
Pada masa berikutnya, kerajaan seperti Kediri, Singhasari, dan Majapahit memainkan peran penting dalam perkembangan politik dan budaya Jawa. Karya sastra, prasasti, sistem pemerintahan, dan jaringan hubungan antardaerah menunjukkan bahwa kehidupan kerajaan tidak hanya ditentukan oleh peperangan. Pertanian, perdagangan, pelabuhan, kewajiban kepada penguasa, serta hubungan dengan komunitas lokal ikut membentuk kekuasaan. Majapahit, terutama pada abad ke-14, sering dikenang karena jaringan pengaruhnya yang luas. Namun, istilah “menguasai Nusantara” perlu digunakan secara hati-hati karena tingkat kendali politik atas setiap wilayah tidak selalu sama dan tidak identik dengan batas negara Indonesia modern.
Pengaruh Hindu-Buddha terlihat dalam bahasa, sastra, seni, arsitektur, konsep kerajaan, kalender, dan tradisi keagamaan. Bahasa Sanskerta serta aksara yang berkembang dari tradisi India digunakan dalam prasasti, sementara bahasa dan tradisi lokal tetap bertahan. Cerita Ramayana dan Mahabharata diolah kembali melalui seni pertunjukan dan tradisi setempat. Perkembangan ini memperlihatkan proses percampuran budaya yang dinamis. Ketika Islam mulai berkembang di sejumlah pelabuhan, tradisi Hindu-Buddha tidak langsung lenyap. Di beberapa tempat keduanya hidup berdampingan, sementara di tempat lain terjadi perubahan kekuasaan dan praktik keagamaan secara bertahap.
Poin penting
- Prasasti Yupa dari Kutai dan prasasti Tarumanegara merupakan bukti awal kerajaan bercorak Hindu di Nusantara.
- Sriwijaya berkembang sebagai kekuatan maritim dan pusat pembelajaran Buddha.
- Borobudur dan Prambanan memperlihatkan kemajuan arsitektur, seni, keagamaan, serta kemampuan organisasi masyarakat.
- Kediri, Singhasari, dan Majapahit berperan dalam perkembangan politik, sastra, perdagangan, dan budaya.
- Pengaruh Hindu-Buddha disesuaikan dengan tradisi lokal dan tetap meninggalkan warisan dalam bahasa, seni, sastra, serta adat.
Islam
Perkiraan rentang waktu: Berkembang melalui jaringan perdagangan dan dakwah selama berabad-abad; kerajaan Islam tumbuh kuat sejak sekitar abad ke-13 dan sesudahnya
Islam masuk dan berkembang di Nusantara melalui proses panjang, bukan satu peristiwa tunggal. Pedagang, ulama, pelaut, perkawinan, jaringan keluarga, pendidikan agama, serta hubungan politik menjadi saluran penting penyebarannya. Pelabuhan di pesisir Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan wilayah lain menjadi tempat pertemuan masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena perdagangan maritim menghubungkan Nusantara dengan India, Timur Tengah, Tiongkok, dan Asia Tenggara, penyebaran Islam berkaitan erat dengan jaringan ekonomi sekaligus pertukaran pengetahuan dan budaya.
Bukti mengenai awal kedatangan Islam harus dibaca secara kritis karena sumbernya beragam dan tidak selalu menjelaskan seluruh proses. Nisan, catatan perjalanan, berita asing, tradisi lokal, serta dokumen kerajaan dapat memberikan petunjuk berbeda. Samudra Pasai di Sumatra Utara sering disebut sebagai salah satu kerajaan Islam awal yang penting, terutama karena kedudukannya dalam perdagangan dan bukti numismatik serta epigrafis. Namun, perkembangan Islam di tiap daerah tidak berlangsung serentak. Sebagian komunitas pesisir lebih dahulu terhubung dengan jaringan Islam, sedangkan beberapa wilayah pedalaman mengadopsinya melalui proses yang lebih panjang.
Di Jawa, Demak berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam penting pada masa peralihan dari kekuasaan Majapahit. Kesultanan-kesultanan lain seperti Cirebon, Banten, dan kemudian Mataram Islam memainkan peran dalam perdagangan, politik, dan penyebaran agama. Di Sumatra, Aceh menjadi pusat perdagangan dan keilmuan Islam yang penting, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda pada awal abad ke-17. Di Sulawesi Selatan, Gowa-Tallo menjadi kekuatan penting setelah penguasa dan masyarakatnya menerima Islam. Di Maluku, perkembangan kerajaan Islam berkaitan erat dengan perdagangan cengkih dan pala serta persaingan jaringan niaga internasional.
Penyebaran Islam tidak hanya berlangsung melalui penguasa atau perdagangan. Pesantren, surau, masjid, majelis pengajian, karya ulama, dan tradisi lisan berperan dalam membangun komunitas keagamaan. Di Jawa, tradisi tentang Wali Songo menggambarkan peran tokoh-tokoh dakwah yang dalam ingatan masyarakat dikaitkan dengan penyebaran Islam. Dalam praktiknya, Islam berinteraksi dengan adat dan budaya lokal. Arsitektur masjid, seni pertunjukan, sastra, upacara, dan tradisi masyarakat memperlihatkan beragam bentuk penyesuaian. Proses tersebut tidak selalu berjalan tanpa perdebatan, sebab masyarakat dan penguasa dapat memiliki pandangan berbeda mengenai praktik keagamaan dan adat.
Kerajaan Islam ikut mengembangkan sistem hukum, pendidikan, kesusastraan, diplomasi, serta hubungan perdagangan. Bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa perantara di banyak wilayah, sementara aksara Jawi digunakan dalam sebagian tradisi tulis. Naskah keagamaan, hikayat, syair, babad, dan kronik menjadi sumber penting untuk memahami kehidupan politik dan budaya. Islam juga membentuk jaringan intelektual lintas wilayah melalui perjalanan ulama dan pertukaran kitab. Pada saat yang sama, hubungan kerajaan-kerajaan Islam dengan bangsa Eropa semakin dipengaruhi oleh perebutan kendali perdagangan rempah-rempah.
Ketika Portugis merebut Malaka pada 1511, keseimbangan perdagangan di kawasan berubah dan persaingan antarkekuatan meningkat. Kehadiran Portugis, kemudian Belanda dan Inggris, membawa tekanan baru terhadap pelabuhan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sejumlah kerajaan Islam melakukan perlawanan, menjalin aliansi, atau menyesuaikan strategi diplomasi dan perdagangan. Dengan demikian, periode Islam bukan hanya masa penyebaran agama, melainkan juga masa berkembangnya kerajaan, jaringan perdagangan, pendidikan, kesusastraan, dan hubungan politik yang kelak berhadapan dengan ekspansi kolonial.
Poin penting
- Islam berkembang melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, perkawinan, hubungan keluarga, dan politik dalam proses yang panjang.
- Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Mataram Islam, Gowa-Tallo, dan kerajaan lain memiliki peran sesuai konteks wilayahnya.
- Masjid, pesantren, surau, naskah, sastra, dan bahasa Melayu menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat Islam.
- Islam berinteraksi dengan tradisi lokal sehingga muncul bentuk budaya yang beragam, bukan pola yang seragam di seluruh Nusantara.
- Persaingan perdagangan rempah dan kedatangan bangsa Eropa mengubah hubungan politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan Islam.
Kolonial
Perkiraan rentang waktu: Sejak kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15/awal abad ke-16 hingga pendudukan Jepang dan berakhirnya kekuasaan kolonial pada 1945
Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara berkaitan erat dengan perdagangan rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasar dunia. Portugis merebut Malaka pada 1511 dan kemudian membangun hubungan serta benteng di sejumlah wilayah. Spanyol juga berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan timur. Belanda tiba di Banten pada 1596 melalui ekspedisi Cornelis de Houtman. Pada 1602, Belanda membentuk Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), sebuah kongsi dagang yang diberi hak istimewa untuk berdagang, membuat perjanjian, membangun benteng, mengerahkan pasukan, dan melakukan tindakan politik tertentu.
VOC berusaha mengendalikan perdagangan rempah melalui monopoli, perjanjian dengan penguasa lokal, blokade, serta kekuatan militer. Kebijakan ini menimbulkan konflik dengan kerajaan dan masyarakat di berbagai daerah. VOC juga membangun pusat kekuasaan di Batavia setelah merebut Jayakarta pada 1619. Kekuasaan VOC tidak berarti seluruh wilayah Nusantara langsung dikuasainya. Pada banyak tempat, pengaruh perusahaan dagang itu terbatas pada pelabuhan, jalur perdagangan, atau perjanjian dengan penguasa setempat. Masyarakat dan kerajaan lokal tetap memiliki kepentingan, strategi, serta kemampuan perlawanan yang beragam.
VOC mengalami masalah keuangan dan tata kelola, lalu dibubarkan pada 1799. Aset dan kewajibannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada awal abad ke-19, kekuasaan kolonial mengalami perubahan akibat perang di Eropa dan persaingan antarnegara. Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa (1808–1811) berusaha memperkuat pertahanan dan administrasi. Setelah itu, Inggris memerintah Jawa pada 1811–1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Sesudah wilayah tersebut dikembalikan kepada Belanda, pemerintah kolonial memperkuat administrasi dan berusaha memperoleh pendapatan dari tanah, hasil bumi, serta perdagangan.
Salah satu kebijakan kolonial yang paling berpengaruh adalah Sistem Tanam Paksa atau Cultuurstelsel, yang mulai diberlakukan pada 1830 pada masa Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Dalam pelaksanaannya, sebagian masyarakat diwajibkan menyediakan tanah atau tenaga kerja untuk tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila. Penerapan di lapangan berbeda-beda, tetapi kebijakan tersebut menimbulkan beban berat di sejumlah wilayah dan berkontribusi pada penderitaan serta kerawanan pangan. Keuntungan dari hasil ekspor membantu keuangan pemerintah Belanda, sedangkan biaya sosialnya banyak ditanggung penduduk jajahan. Kritik terhadap kebijakan kolonial kemudian berkembang, baik dari kalangan di Belanda maupun dari masyarakat di Hindia Belanda.
Pada paruh kedua abad ke-19, kebijakan ekonomi kolonial berubah seiring meningkatnya peran perusahaan swasta. Undang-Undang Agraria 1870 membuka ruang yang lebih luas bagi investasi perkebunan swasta, sementara pembangunan jalan, rel kereta, pelabuhan, dan telegraf membantu pergerakan barang serta administrasi kolonial. Infrastruktur tersebut memang membawa perubahan ekonomi dan mobilitas, tetapi terutama dibangun untuk mendukung kepentingan pemerintahan dan usaha kolonial. Ketimpangan sosial, perbedaan akses pendidikan, dan penguasaan tanah tetap menjadi persoalan penting. Kebijakan Etis pada awal abad ke-20 berbicara tentang irigasi, edukasi, dan emigrasi, tetapi pelaksanaannya terbatas dan tidak menghapus struktur kolonial.
Perlawanan terhadap kolonialisme terjadi dalam banyak bentuk dan di berbagai daerah. Perang Diponegoro di Jawa (1825–1830), Perang Padri di Sumatra Barat (yang mengalami beberapa fase konflik), perlawanan Pattimura di Maluku pada 1817, Perang Banjar di Kalimantan Selatan, dan Perang Aceh sejak 1873 menunjukkan bahwa penguasaan kolonial menghadapi perlawanan panjang. Perlawanan sering dipimpin penguasa, bangsawan, pemuka agama, atau tokoh lokal, dengan alasan yang berbeda-beda. Banyak perjuangan awal berpusat pada mempertahankan kedaulatan wilayah, agama, adat, atau sumber penghidupan. Walaupun sejumlah perlawanan dikalahkan secara militer, pengalaman tersebut menjadi bagian dari ingatan kolektif dan sejarah perjuangan masyarakat.
Pada 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Hindia Belanda dalam konteks Perang Dunia II. Pemerintahan Jepang membubarkan atau mengubah lembaga kolonial, mengerahkan tenaga kerja paksa romusha, mengatur produksi untuk kepentingan perang, serta melakukan mobilisasi masyarakat melalui organisasi bentukan Jepang. Pendudukan Jepang membawa penderitaan berat, kelangkaan pangan, kekerasan, dan kontrol ketat. Namun, situasi perang juga mengubah struktur kekuasaan dan membuka ruang bagi sebagian tokoh Indonesia untuk memperoleh pengalaman organisasi dan militer. Ketika Jepang semakin terdesak pada 1945, persoalan kemerdekaan menjadi semakin mendesak dan berujung pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Poin penting
- VOC dibentuk pada 1602 dan berusaha memonopoli perdagangan rempah, tetapi kekuasaannya tidak merata di seluruh Nusantara.
- Sistem Tanam Paksa sejak 1830 meningkatkan pendapatan kolonial, tetapi menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi banyak penduduk.
- Infrastruktur dan investasi kolonial berkembang, namun terutama diarahkan untuk mendukung administrasi serta kepentingan ekonomi kolonial.
- Perlawanan seperti Perang Diponegoro, Pattimura, Perang Padri, Perang Banjar, dan Perang Aceh menunjukkan penolakan terhadap kekuasaan kolonial.
Pergerakan Nasional
Perkiraan rentang waktu: Umumnya ditandai sejak awal abad ke-20 hingga Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945
Pergerakan nasional tumbuh ketika perjuangan melawan kolonialisme mulai berkembang dari perlawanan lokal menuju gerakan yang semakin menghubungkan berbagai kelompok dan wilayah. Perubahan ini didorong oleh pendidikan modern yang terbatas, pertumbuhan pers, perkembangan organisasi, pengalaman diskriminasi kolonial, serta munculnya gagasan kebangsaan dan hak menentukan nasib sendiri. Pergerakan nasional bukan gerakan yang sepenuhnya seragam. Di dalamnya terdapat organisasi pendidikan, sosial, keagamaan, politik, buruh, pemuda, dan perempuan dengan strategi serta pandangan yang beragam.
Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar STOVIA dengan inspirasi dari gagasan dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini sering dijadikan simbol Kebangkitan Nasional karena memperlihatkan pentingnya pendidikan dan organisasi modern, meskipun pada tahap awal ruang geraknya masih terbatas dan banyak berorientasi pada kalangan priyayi Jawa. Pada 1912, Sarekat Islam berkembang dari organisasi perdagangan menjadi gerakan dengan basis anggota yang luas di sejumlah wilayah. Muhammadiyah, yang didirikan pada 1912, berperan dalam pembaruan pendidikan dan kegiatan sosial-keagamaan. Organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tumbuh melalui jalur yang berbeda.
Indische Partij, yang didirikan pada 1912 oleh E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat, menyuarakan gagasan kebangsaan yang lebih tegas. Tulisan Suwardi yang dikenal sebagai “Als ik een Nederlander was” mengkritik perayaan kolonial dengan menggunakan uang rakyat jajahan. Pada tahun-tahun berikutnya, organisasi politik dan kelompok pelajar semakin mengembangkan wacana tentang identitas Indonesia. Perhimpunan Indonesia di Belanda menjadi salah satu wadah yang menegaskan penggunaan nama Indonesia dan gagasan kemerdekaan. Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada 1927 di bawah peran penting Soekarno mengembangkan strategi politik untuk mencapai kemerdekaan.
Pers dan pendidikan membantu memperluas pertukaran gagasan, meskipun akses terhadap sekolah masih timpang. Surat kabar, pamflet, rapat umum, pidato, dan karya sastra digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kolonialisme. Organisasi perempuan memperjuangkan pendidikan, kedudukan sosial, dan hak-hak perempuan. Serikat buruh dan kelompok tani menyoroti upah, kondisi kerja, pajak, dan penguasaan tanah. Pergerakan nasional dengan demikian tidak hanya terdiri atas tokoh-tokoh politik terkenal, tetapi juga melibatkan masyarakat yang memperjuangkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu tonggak penting adalah Kongres Pemuda II pada 27–28 Oktober 1928 yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda: satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda bukan berarti semua perbedaan daerah langsung hilang, melainkan menjadi pernyataan politik dan budaya yang memperkuat identitas bersama. Lagu “Indonesia Raya” karya Wage Rudolf Supratman diperdengarkan dalam konteks kongres tersebut. Bahasa Indonesia kemudian semakin penting sebagai alat komunikasi lintas kelompok dan sebagai simbol persatuan dalam perjuangan.
Pada 1942, pendudukan Jepang mengubah ruang politik. Organisasi-organisasi lama banyak dibubarkan atau dibatasi, sedangkan Jepang membentuk organisasi untuk memobilisasi dukungan perang. Sebagian tokoh Indonesia menggunakan ruang yang tersedia untuk membangun jaringan dan menyampaikan gagasan kebangsaan, sementara masyarakat menghadapi kerja paksa dan tekanan militer. Menjelang kekalahan Jepang, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945 untuk membahas dasar negara dan rancangan konstitusi. Setelah itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melanjutkan persiapan kemerdekaan. Perbedaan pendapat mengenai waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan memuncak dalam Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi Mohammad Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan.
Poin penting
- Pergerakan nasional berkembang melalui pendidikan, pers, organisasi sosial-keagamaan, organisasi politik, buruh, pemuda, dan perempuan.
- Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908; Sarekat Islam dan Muhammadiyah berkembang pada 1912; PNI berdiri pada 1927.
- Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 memperkuat gagasan satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan Indonesia.
- Pendudukan Jepang mengubah ruang politik dan mempercepat dinamika menjelang kemerdekaan, meskipun disertai eksploitasi dan penderitaan.
Kemerdekaan
Perkiraan rentang waktu: Proklamasi 17 Agustus 1945, revolusi mempertahankan kemerdekaan 1945–1949, hingga pembentukan dan konsolidasi negara
Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai pernyataan bahwa bangsa Indonesia merdeka dan berhak menentukan masa depannya sendiri. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Mohammad Hatta di Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan puncak dari proses panjang pergerakan nasional, tetapi bukan akhir dari perjuangan. Indonesia harus membentuk lembaga pemerintahan, menyusun aturan dasar, mengatur wilayah yang luas, dan menghadapi upaya Belanda untuk kembali menguasai bekas jajahannya setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.
Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno sebagai presiden serta Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemerintah membentuk kementerian, membagi wilayah administrasi, dan mulai menyusun perangkat negara. Pada masa awal ini, situasi keamanan dan komunikasi sangat sulit. Berbagai daerah memiliki kondisi yang berbeda, sedangkan tentara Jepang masih berada di sejumlah tempat dan pasukan Sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang serta mengurus tawanan perang. Kedatangan pasukan Belanda yang membonceng Sekutu menimbulkan ketegangan dan konflik.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung melalui jalur diplomasi dan perjuangan bersenjata. Di Surabaya, pertempuran besar pada November 1945 menjadi simbol perlawanan rakyat dan pejuang. Pertempuran serta konflik juga terjadi di Ambarawa, Bandung, Medan, Bali, Sulawesi, dan banyak wilayah lain. Peristiwa Bandung Lautan Api pada Maret 1946 memperlihatkan keputusan pejuang dan warga untuk meninggalkan serta membumihanguskan bagian kota agar tidak dimanfaatkan lawan. Perjuangan tersebut melibatkan tentara, laskar, pemuda, perempuan, tenaga medis, jurnalis, serta masyarakat sipil yang membantu logistik dan komunikasi.
Di sisi diplomasi, pemerintah Indonesia berupaya memperoleh pengakuan internasional dan menghentikan konflik. Perundingan Linggarjati pada 1946 menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan de facto Republik Indonesia atas wilayah tertentu di Jawa, Madura, dan Sumatra, tetapi pelaksanaannya diperselisihkan. Belanda melancarkan Agresi Militer I pada Juli 1947. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian terlibat melalui komisi yang membantu proses penyelesaian konflik. Perjanjian
Renville pada 1948 kembali menimbulkan persoalan wilayah dan posisi militer Republik. Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 menyebabkan Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik, diduduki dan sejumlah pemimpin ditangkap.
Pemerintahan Republik tetap berusaha menunjukkan keberlanjutan negara. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta menjadi salah satu peristiwa penting untuk memperlihatkan bahwa Republik dan kekuatan militernya masih ada. Perlawanan gerilya serta tekanan diplomatik meningkatkan dorongan agar konflik diselesaikan. Perundingan Roem–Royen pada 1949 membantu membuka jalan bagi pemulihan pemerintahan Republik di Yogyakarta dan Konferensi Meja Bundar. Pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Bentuk federal itu tidak bertahan lama; pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi tantangan membangun pemerintahan yang efektif, menyatukan wilayah, mengelola ekonomi, dan mengatasi ketegangan politik serta pemberontakan di beberapa daerah. Negara juga berusaha membangun identitas nasional melalui bahasa, pendidikan, simbol negara, dan lembaga pemerintahan. Kemerdekaan karena itu perlu dipahami sebagai proses yang mencakup proklamasi, mempertahankan kedaulatan, memperoleh pengakuan, dan membangun negara. Perjuangan bersenjata dan diplomasi bukan dua jalan yang saling meniadakan; keduanya saling memengaruhi dalam mencapai hasil politik.
Poin penting
- Proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945; UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945.
- Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan berbagai perjuangan daerah menjadi bagian penting revolusi kemerdekaan.
- Perjuangan dilakukan melalui diplomasi dan perlawanan bersenjata, termasuk Linggarjati, Renville, Roem–Royen, dan Konferensi Meja Bundar.
- Belanda menyerahkan kedaulatan pada 27 Desember 1949 kepada Republik Indonesia Serikat; Indonesia kembali menjadi NKRI pada 17 Agustus 1950.
- Kemerdekaan bukan hanya peristiwa proklamasi, tetapi juga proses mempertahankan kedaulatan dan membangun institusi negara.
Orde Lama
Perkiraan rentang waktu: Secara umum 1945–1966, dengan dinamika penting dari Demokrasi Parlementer hingga Demokrasi Terpimpin
Istilah Orde Lama biasanya digunakan untuk menyebut masa pemerintahan Presiden Soekarno sebelum peralihan menuju Orde Baru. Periode ini tidak tunggal. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan bentuk negara, sistem kabinet, dan praktik demokrasi. Setelah kembali menjadi negara kesatuan pada 1950, Indonesia menjalankan sistem Demokrasi Parlementer. Kabinet dapat berganti ketika kehilangan dukungan parlemen, sehingga pemerintahan menghadapi tantangan menjaga stabilitas sekaligus menampung persaingan partai politik yang beragam.
Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum nasional pertama di Indonesia dan sering dipandang sebagai salah satu pencapaian penting pada masa Demokrasi Parlementer. Pemilu tersebut memilih anggota DPR dan Konstituante. Konstituante bertugas merumuskan undang-undang dasar baru, tetapi perbedaan pandangan mengenai dasar negara dan bentuk konstitusi membuat pembahasan tidak mencapai kesepakatan. Pada saat yang sama, pemerintah menghadapi persoalan ekonomi, ketegangan pusat dan daerah, serta pemberontakan di sejumlah wilayah. Situasi tersebut memperkuat pandangan bahwa sistem parlementer sulit menghasilkan pemerintahan yang stabil.
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan mengakhiri eksperimen konstitusional yang berlangsung sejak 1950. Setelah itu berkembang Demokrasi Terpimpin, ketika kekuasaan presiden semakin besar dan lembaga politik semakin berada dalam pengaruh kepemimpinan Soekarno. Presiden berusaha menyatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis dalam gagasan Nasakom. Namun, persaingan antara kelompok politik, militer, dan kekuatan sosial semakin tajam. Keseimbangan yang dibangun tidak selalu mampu meredakan konflik.
Di bidang luar negeri, Indonesia aktif dalam gerakan antikolonial dan solidaritas negara-negara AsiaAfrika. Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 menjadi peristiwa penting dalam diplomasi negaranegara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaan. Indonesia juga terlibat dalam pendirian Gerakan Non-Blok pada awal 1960-an. Di sisi lain, pemerintah menjalankan konfrontasi terhadap pembentukan Malaysia pada 1963 dan mengupayakan pengembalian Irian Barat dari Belanda. Perjuangan diplomasi mengenai Irian Barat mencapai hasil penting melalui Persetujuan New York 1962 dan peralihan administrasi pada 1963, disusul Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969.
Kondisi ekonomi pada awal hingga pertengahan 1960-an menghadapi inflasi tinggi, keterbatasan barang, dan masalah produksi serta distribusi. Proyek-proyek besar dan simbol politik internasional mencerminkan ambisi negara, tetapi tidak selalu sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Ketegangan politik mencapai titik krisis setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang diikuti pembunuhan massal, penahanan, pembubaran organisasi, dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Banyak aspek peristiwa 1965 masih menjadi perdebatan historiografis; karena itu, pembahasan yang cermat perlu membedakan fakta yang terdokumentasi, kesaksian, dan interpretasi politik.
Setelah 1965, posisi politik Soekarno melemah dan kekuasaan beralih secara bertahap kepada Soeharto. Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar menjadi salah satu titik penting dalam proses peralihan tersebut, meskipun konteks, penafsiran, dan konsekuensinya terus dibahas dalam kajian sejarah. Pada 1967 Soeharto menjadi pejabat presiden dan pada 1968 diangkat sebagai presiden. Peralihan ini menandai berakhirnya Orde Lama dan terbentuknya pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru.
Poin penting
- Demokrasi Parlementer pada 1950–1959 ditandai sistem multipartai dan pergantian kabinet.
- Pemilu 1955 memilih DPR dan Konstituante; kebuntuan Konstituante menjadi latar Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- Dekrit 1959 membuka periode Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan presiden yang semakin besar.
- Konferensi Asia-Afrika 1955 menjadi tonggak diplomasi antikolonial, sedangkan persoalan Irian Barat dan konfrontasi Malaysia mewarnai politik luar negeri.
- Krisis politik 1965 dan proses peralihan kekuasaan 1966–1968 mengakhiri Orde Lama dan membuka jalan bagi Orde Baru.
Orde Baru
Perkiraan rentang waktu: 1966/1967–1998, masa pemerintahan Presiden Soeharto
Orde Baru muncul dengan janji memulihkan stabilitas politik, memperbaiki ekonomi, dan menjalankan Pancasila serta UUD 1945 secara konsisten. Pemerintahan Soeharto membangun sistem politik yang sangat terpusat dengan peran besar militer dalam pemerintahan melalui konsep dwifungsi ABRI. Golongan Karya menjadi kekuatan politik dominan, sementara ruang gerak partai, organisasi masyarakat, pers, dan kritik terhadap pemerintah dibatasi dalam berbagai bentuk. Pemilu tetap diselenggarakan secara berkala, tetapi kompetisi politik berlangsung dalam sistem yang tidak setara.
Di bidang ekonomi, pemerintah menjalankan program stabilisasi dan pembangunan, memperluas perencanaan pembangunan jangka panjang, serta mendorong investasi dan industrialisasi. Penerimaan minyak pada masa ledakan harga minyak membantu membiayai pembangunan pada 1970-an.
Pemerintah mengembangkan irigasi, jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan program pertanian. Produksi beras meningkat dan Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada pertengahan 1980-an. Akan tetapi, manfaat pembangunan tidak tersebar merata. Ketimpangan daerah, kemiskinan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta ketergantungan pada hubungan politik dan bisnis menjadi persoalan yang terus muncul.
Pemerintah Orde Baru memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Kebijakan keluarga berencana, program kesehatan, perluasan pendidikan dasar, dan pembangunan infrastruktur membawa perubahan nyata dalam kehidupan sebagian masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan sering dilaksanakan melalui keputusan dari pusat dengan partisipasi publik yang terbatas. Penggusuran, pengambilalihan lahan, serta konflik dengan masyarakat lokal terjadi dalam sejumlah proyek. Keluarga dan jaringan dekat penguasa mendapat keuntungan ekonomi dari akses terhadap izin dan proyek, sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang menjadi kritik utama terhadap rezim.
Kontrol politik dan sosial dilakukan melalui pengawasan terhadap pers, pembatasan organisasi, penataran ideologi, serta tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas. Peristiwa Malari pada 1974, pembatasan terhadap mahasiswa dan organisasi politik, serta sejumlah operasi keamanan menunjukkan bahwa kritik dapat berhadapan dengan tekanan negara. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam berbagai konteks, termasuk kekerasan politik, operasi militer, dan penanganan konflik di daerah. Pemerintah mengklaim stabilitas sebagai prasyarat pembangunan, tetapi stabilitas tersebut sering dipertahankan dengan mengurangi ruang kebebasan politik dan akuntabilitas.
Pada akhir 1980-an dan 1990-an, ekonomi Indonesia semakin terintegrasi dengan perdagangan serta investasi internasional. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi selama beberapa tahun, tetapi sebagian sektor rentan terhadap utang, aliran modal jangka pendek, dan lemahnya pengawasan keuangan. Krisis moneter Asia yang bermula pada 1997 menyebabkan nilai rupiah merosot, perusahaan kesulitan membayar utang, harga kebutuhan meningkat, dan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi kemudian berubah menjadi krisis sosial dan politik. Kepercayaan terhadap pemerintah melemah karena masyarakat mengaitkan krisis dengan korupsi, nepotisme, ketimpangan, dan tertutupnya ruang pergantian kekuasaan.
Mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, tokoh agama, aktivis, dan berbagai kelompok warga menuntut reformasi politik. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak, memicu kemarahan publik dan diikuti kerusuhan serta kekerasan pada Mei 1998. Dalam situasi tekanan politik yang kuat, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatan presiden kepada B. J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi. Warisan Orde Baru bersifat kompleks: pembangunan ekonomi dan infrastruktur berjalan, tetapi disertai otoritarianisme, pembatasan kebebasan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Poin penting
- Orde Baru menekankan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang dikendalikan pemerintah pusat.
- Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian berkembang, tetapi manfaatnya tidak merata dan muncul masalah lingkungan serta konflik agraria.
- Dwifungsi ABRI, dominasi Golkar, pembatasan pers, dan kontrol organisasi membatasi kompetisi politik serta kebebasan sipil.
- Korupsi, kolusi, nepotisme, ketimpangan, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi kritik utama terhadap pemerintahan.
- Krisis moneter 1997–1998 dan gerakan reformasi mendorong Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.
Reformasi
Perkiraan rentang waktu: Sejak 1998 hingga sekarang; ditandai perubahan demokrasi, kelembagaan, hubungan pusat-daerah, dan ruang kebebasan
Era Reformasi dimulai setelah pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Pemerintahan B. J. Habibie menghadapi tugas berat untuk memulihkan ekonomi, meredakan ketegangan sosial, memperbaiki legitimasi politik, dan membuka ruang kebebasan. Sejumlah perubahan dilakukan, termasuk pelonggaran kebebasan pers, pembebasan ruang bagi pembentukan partai politik, serta persiapan pemilu yang lebih kompetitif. Pemilu 1999 menjadi pemilu multipartai pertama setelah Orde Baru dan menghasilkan perubahan besar dalam susunan lembaga perwakilan.
Reformasi konstitusi menjadi salah satu perubahan paling mendasar. UUD 1945 diamendemen empat kali pada 1999–2002 untuk memperkuat pembatasan kekuasaan, memperjelas perlindungan hak asasi manusia, mengubah struktur lembaga negara, dan memperkenalkan pemilihan presiden secara langsung. Masa jabatan presiden dibatasi, Dewan Perwakilan Daerah dibentuk, dan Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai lembaga yang antara lain menguji undang-undang terhadap UUD. Perubahan tersebut tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan demokrasi, tetapi membentuk kerangka baru bagi pengawasan kekuasaan dan penyelesaian sengketa konstitusional.
Desentralisasi dan otonomi daerah mengubah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Banyak kewenangan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran dialihkan ke daerah, disertai pemilihan kepala daerah secara langsung pada periode berikutnya. Kebijakan ini memberi ruang lebih besar bagi masyarakat daerah untuk menentukan prioritas pembangunan, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa perbedaan kapasitas administrasi, ketimpangan fiskal, konflik kepentingan, serta korupsi di tingkat lokal. Dengan demikian, desentralisasi perlu dinilai bukan hanya dari luasnya kewenangan daerah, tetapi juga dari kualitas layanan, partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas.
Pemilihan presiden secara langsung mulai diterapkan pada 2004. Pergantian presiden melalui pemilu menjadi bagian dari normalisasi demokrasi, sementara partai politik, media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawas memainkan peran dalam kompetisi politik. Kebebasan pers berkembang dibandingkan masa Orde Baru, dan masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan kritik. Namun, demokrasi elektoral tetap menghadapi masalah seperti politik uang, biaya politik tinggi, polarisasi, penyebaran informasi palsu, lemahnya penegakan hukum, serta hubungan antara kepentingan bisnis dan kekuasaan politik.
Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada 2002 sebagai salah satu lembaga penting dalam agenda antikorupsi. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa perubahan institusi perlu disertai integritas, independensi penegak hukum, transparansi anggaran, perlindungan pelapor, dan pengawasan warga. Isu hak asasi manusia, penyelesaian pelanggaran masa lalu, kebebasan berpendapat, perlindungan kelompok rentan, dan konflik di sejumlah wilayah juga tetap menjadi bagian dari perdebatan reformasi.
Dalam bidang ekonomi dan sosial, Indonesia mengalami pertumbuhan, perluasan akses pendidikan, perubahan struktur pekerjaan, perkembangan teknologi komunikasi, serta peningkatan keterhubungan dengan ekonomi global. Pada saat yang sama, ketimpangan pendapatan, kualitas pekerjaan, ketahanan lingkungan, bencana, dan kesenjangan pelayanan publik masih menjadi tantangan. Perkembangan internet dan media sosial memperluas partisipasi dan akses informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Reformasi karena itu bukan sebuah tahap yang selesai hanya karena rezim lama berakhir; reformasi merupakan proses yang terus membutuhkan perbaikan lembaga, budaya politik, dan partisipasi masyarakat.
Memahami Reformasi memerlukan penilaian yang seimbang. Dibandingkan masa Orde Baru, ruang kebebasan politik dan kompetisi pemilu jauh lebih terbuka. Akan tetapi, keterbukaan formal tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang bersih atau kebijakan yang adil. Kualitas demokrasi juga bergantung pada independensi lembaga peradilan, kebebasan pers, perlindungan minoritas, partisipasi warga, transparansi pendanaan politik, dan kemampuan negara memberikan layanan dasar. Sejarah Reformasi memperlihatkan bahwa perubahan aturan merupakan langkah penting, tetapi hasil akhirnya ditentukan pula oleh pelaksanaan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat.
Poin penting
- Reformasi dimulai pada 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri dan membuka perubahan politik yang besar.
- Amandemen UUD 1945 pada 1999–2002 memperkuat pembatasan kekuasaan, perlindungan hak, serta perubahan lembaga negara.
- Pemilu multipartai 1999 dan pemilihan presiden langsung sejak 2004 memperluas kompetisi politik.
- Desentralisasi memberi kewenangan lebih besar kepada daerah, tetapi memunculkan tantangan terkait kapasitas, ketimpangan, dan akuntabilitas.
- Kebebasan pers dan partisipasi publik meningkat, sementara korupsi, politik uang, polarisasi, disinformasi, dan penegakan hukum tetap menjadi tantangan.
